Pemanfaatan Dana Wakaf

Di Indonesia, wakaf tunai relatif baru dikenal. Ia adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Ditengarai, wakaf jenis ini berdampak ekonomi lebih besar dibandingkan wakaf harta tak bergerak. Jika menengok negari jiran, Bangladesh, wakaf tunai memang telah menuai hasil memuaskan. Melalui dana wakaf, pemerintah Bangladesh mampu memberdayakan masyarakatnya dan mandiri secara ekonomi.

Hal ini bermula dari pengenalan sertifikat wakaf tunai (cash waqf certificate), yang dilakukan Prof Dr MA Mannan, serta pendirian sebuah badan bernama Social Investment Bank Limited (SIBL). Badan ini kemudian berfungsi untuk menggalang dana dari orang-orang berpunya, melalui sertifikat wakaf tunai. Lalu dana yang terkumpul dikelola, sedangkan keuntungannya disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan. Menurut Pemerhati Wakaf, Hendra Kholid, hal yang sama sebenarnya dapat dilakukan di Indonesia.

Meski memang, wakaf tunai ini baru beberapa tahun belakangan ini mendapatkan perhatian di Indonesia. Selain dikaji, juga telah mendapatkan landasan hukumnya melalui fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002. Pemerintah pun mengajukan RUU Wakaf sebagai perangkat hukum yang mengatur penghimpunan, pengelolaan, dan perlindungan harta wakaf tunai. Meski hingga kini UU tersebut belum juga keluar. Terlepas dari itu semua, Hendra menganggap bahwa wakaf tunai merupakan aset yang sangat bernilai dalam mengembangkan ekonomi umat.”Dengan demikian, pengembangan wakaf tunai di tanah air menjadi begitu urgen bagi berbagai pihak yang terkait,” kata Hendra Khalid, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Bagi seorang wakif (orang yang berwakaf), ia tidak lagi memerlukan jumlah uang yang besar untuk berwakaf. Karena wakaf uang, jumlahnya bisa bervariasi. Dengan demikian, mereka yang memiliki dana terbatas sudah bisa untuk berwakaf. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk berwakaf sesuai penghasilan serta semakin banyaknya jumlah wakif. Jika kemudian dana wakaf tersebut dikelola melalui lembaga keuangan syariah, akan memberikan dampak positif bagi perkembangan lembaga tersebut. Selain menambah modal lembaga keuangan tersebut, misalnya, bank syariah, juga akan menjadi tambahan pendapatan alternatif bagi mereka.

Tak kalah pentingnya, dana yang terkumpul dari wakaf tunai tersebut menjadi potensi bagi perkembangan ekonomi. Hendra membuat perhitungan, jika ada 20 juta umat islam Indonesia menyerahkan uang Rp 50 ribu untuk wakaf maka akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 1 triliun. Dana itu siap diinvestasikan melalui pengelola (nadzir) yang profesional. Mereka, kata Hendra, dapat memilih jenis investasi yang dianggap paling cocok dan menguntungkan. Di antaranya adalah dengan investasi mudharabah. Dalam hal ini, pengelola wakaf tunai ini berperan sebagai pemilik modal yang menyediakan modal seratus persen dari sebuah usaha dengan sistem bagi hasil.

Alernatif investasi lainnya, dengan sistem musyarakah. Sistem ini memang hampir sama dengan investasi mudharabah. Bedanya, risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit. Pasalnya, modal ditanggung bersama oleh dua pemilik modal atau lebih. Ada pula investasi murabahah yang membuka peluang pengelola wakaf berperan sebagai pengusaha. Dalam artian pengelola wakaf, membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui sebuah kontrak murabahah. Adapun keuntungan dari hasil investasi ini, pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan.

Ia menambahkan meski dana wakaf tersebut hanya dititipkan kepada bank syariah dengan bagi hasil 10 persen per tahun. Hasilnya, pada akhir tahun telah tersedia dana sebesar Rp 100 miliar yang siap dimanfaatkan. Dengan demikian, dana wakaf ini akan memberikan kesempatan bagi umat untuk mengembangkan ekonominya. Sementara Kasubdit Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama (Depag), Achmad Junaidi, menyatakan bahwa dengan perkembangan wakaf, termasuk wakaf tunai sangat diperlukan payung hukum berupa UU Wakaf.

Pasalnya, perundang-undangan yang ada hanya mengatur perwakafan tanah milik. Karena itulah, jelas Achmad, kehadiran UU wakaf menjadi sangat penting di tengah kebutuhan masyarakat dalam membangun perekonomian. Secara garis besar, diusulkannya UU Wakaf ini bertujuan agar terciptanya tertib hukum dan aturan tentang wakaf. Lalu terjaminnya keseimbangan antara optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai ekonomi syariah. Dan terkahir, tambahnya, terwujudnya aset wakaf sebagai alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dimuat Di harian Republika Pada hari Jumat, 07 Mei 2004

SILAHKAN ANDA SHARE ARTIKEL BERIKUT INI !

    Comments are closed.