Permasalahan UU Zakat di Indonesia

Undang-undang Pengelolaan Zakat yang baru saja disahkan DPR menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kalangan praktisi dan pegiat zakat. Salah satu yang paling mendapat sorotan adalah pasal 18 dan 19 yang isinya tentang syarat pendirian Lembaga Amil Zakat dan kewajiban melaporkan kondisi lembaga kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Beberapa kalangan bahkan berani menuding adanya pasal-pasal tersebut upaya pemerintah untuk mengerdilkan lembaga zakat yang sudah eksis di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, UU Zakat yang baru dituding menghambat kedermawanan masyarakat. Pertanyaannya, benarkah demikian?

Tulisan ini bertujuan menghadirkan perspektif yang baru tentang UU Zakat yang baru disahkan dan menggantikan UU Nomor 38 tahun 1999. Jika melihat sejarah penerapan zakat, rukun Islam yang satu ini memiliki perbedaan dengan ibadah-ibadah lainnya. Dalam hal hubungan muamalah, zakat berbeda dengan infak atau sedekah. Dua yang terakhir itu lebih pada kedermawanan individual.

Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW menganjurkan untuk berinfak, ada seorang sahabat yang berkata: “saya punya satu dinar” Beliau bersabda: “Bersedekahlah untuk dirimu sendiri (gunakan untuk keperluanmu)”. Sahabat itu berkata: “Saya masih punya yang lainnya”. Rasul pun menjawab: “Gunakan untuk anak-anakmu”. Ia berkata: “Saya masih memiliki yang lainnya”. Beliau menjawab: ”Pergunakan untuk isterimu”. “Saya masih punya yang lain” ujar sahabat tersebut. Beliau berkata: ”Pergunakan untuk pembantumu”. Lelaki itu berkata lagi: “Saya masih punya yang lain” Rasul pun mengakhiri jawaban dengan pernyataan: “Engkau lebih tahu siapa yang harus ditolong” (HR Abu Daud dan Ibnu Hibban).
Inilah spirit yang diajarkan Rasulullah dalam berinfak atau bersedekah. Kedermawanan yang ingin dibangun bisa dilakukan kepada siapapun, mulai yang terdekat, dan waktunya juga bisa dilakukan kapanpun.
Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ali Imran memuji orang-orang yang sanggup berinfak walaupun dalam kondisi kesusahan dan mengkategorikannya sebagai perbuatan orang-orang yang bertaqwa: “(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik di waktu lapang maupun waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” (QS Ali Imran:134).

Abu Zahrah (1898-1974) dalam tafsirnya Zahrah al-Tafaasiir mengomentari bawah kata “yunfiquun” dalam ayat di atas menunjukan makna “Al-Tajaddud al-Mustamir” artinya kedermawanan tersebut sudah menjadi karakter mereka. Orang-orang yang bertakwa melakukan kedermawanan karena tuntunan keyakinan dan hati nurani, bukan karena kondisi yang ada pada diri dan masyarakat sekitarnya. Dalam melakukan kedermawanan model ini tidak harus bersifat komunal meskipun hal tersebut sangat dianjurkan karena itulah kekuatan umat ini

Hal yang berbeda kita dapati pada ibadah zakat yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Berbicara tentang zakat maka tidak semata-mata berbicara tentang kedermawanan. Oleh sebab itu, zakat hanya dibebankan kepada kelompok orang yang memiliki kemampuan harta (muzakki) dan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak (mustahik) sesuai dengan 8 asnaf yang telah disebutkan di dalam Al Quran.

Nabi bersabda: “Zakat) diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang fakir” (HR Bukhari & Muslim).
Billah menyatakan “Zakat is not only a form of charity but also a compulsory tax collected from those who a rich and wealthy, and distributed among the right recipients as described in the Holy Qur’an” (Zakat tidak hanya sebentuk kepedulian tapi juga kewajiban pengumpulan pajak kepada mereka yang kaya dan mampu, lalu kemudian didistribusijan di antara yang berhak menerimanya sesuai yang digambarkan di dalam Al Quran).
Peran negara untuk mengumpulkan zakat menjadi mutlak, karena di dalam Al Quran adal kata perintah “ambilah” yang berarti juga memuat unsur paksaan.

Pengelolaan zakat diperlukan institusi Negara atau institusi yang mendapatkan mandat dari Negara untuk melakukan perencanaaan, pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya sebagaimana yang terjadi di jaman Rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya. Dengan demikian, ibadah zakat tidak berada pada domain civil society atau gerakan sosial kemasyarakatan tapi ada pada domain Negara sebagaimana yang Allah perintahakan “Ambilah zakat dari harta mereka” (QS Al-Taubah : 103). Khitab dalam ayat tersebut ditujukan kepada Nabi sebagai kepala Negara dan juga para kholifah sepeninggal beliau serta para pemimpin umat Islam lainnya.

Dalam kitab al-Ahkam al-Shulthaniyah, Al-Fara (990-1066M) menyebutkan bahwa zakat merupakan ibadah yang harus dikelola oleh Negara dan Negara berkewajiban untuk mengangkat petugas zakat serta memberikan gaji bagi mereka menggunakan standar gaji pegawai Negara.

Adanya Undang-undang Zakat yang baru harus dimaknai sebagai upaya untuk mengembalikan zakat pada tempatnya sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat agama Islam. Dengan demikian, keberadaannya tidak harus ditanggapi dengan prasangka-prasangka buruk tetapi harus dikawal dan diimplementasikan sehingga zakat sebagaimana disampaikan oleh Billah bisa menjadi “an Islamic institution provides society with wealth and spiritual purification”.
Masa Depan Organisasi Pengelola Zakat

Undang-Undang Zakat sebenarnya memunculkan harapan baru akan tata kelola organisasi pengelola zakat yang lebih baik dan maksimal. Selama ini, mau tidak mau ada dikotomi dan sifat ananiyah (individualistik) di antara Organisasi Pengelola Zakat yang ada. Sinergi antar Organisasi Pengelola Zakat baru sebatas wacana. Kalaupun ada, kurang begitu nampak di permukaan. Yang ada justeru seperti joki kuda di lintasan pacu, masing-masing fokus dengan tunggangannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kewajiban audit syariah, keuangan dan pelaporan ke Baznas juga menjadi pintu pemaksaan bagi setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk bersinergi sehingga akan semakin banyak mustahik yang merasakan manfaat zakat. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian semua.

Kita tidak boleh berburuk sangka dengan aturan-aturan zakat yang baru disahkan. Pasal 18 harusnya dimaknai sebagai upaya pembatasan keberadaan LAZ, karena jika tidak dibatasi akan menimbulkan ketidakefisienan pengelolaan dana zakat. Di samping itu, keberadaan LAZ yang baru berdiri ternyata tidak benar-benar menawarkan sebuah gebrakan, baik program atau penghimpunan dana zakat dari masyarakat.
Untuk menghindari hal itu, ada beberapa kiat yang bisa dilakukan. Pertama, orang-orang yang duduk di kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional di semua tingkatan harus memiliki fokus kerja yang memadai. Jangan sampai orang-orang yang masuk ke Baznas adalah orang-orang yang menjadikan organisasi ini sebagai kendaraan, hingga akhirnya merugikan keberadaannya. Pengalaman di masa lalu, organisasi yang diisi oleh orang-orang yang hanya mencari status, akan mengganggu jalannya roda organisasi.

Kedua, OPZ harus benar-benar menerapkan audit syariah dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU yang baru. Hal ini tentunya untuk menghindari ketidaktepatan pendistribusian zakat. Selain itu, program penghimpunan dan pendayagunaan zakat harus sesuai dengan aturan-aturan syariah, bukan atas pemahaman kelompok ataupun pribadi.

Ketiga, OPZ harus meningkatkan inovasi, baik berkaitan dengan program, penghimpunan maupun pendayagunaan zakat. Selama ini yang nampak di permukaan adalah hanya soal kemasan saja sedangkan isinya adalah sama. Jika memang demikian adanya, maka seharusnya kegiatan tersebut dijadikan sebagai sinergi antar organisasi zakat sehingga akan lebih mengefisensisikan dana zakat dengan hasil yang lebih maksimal.

Keempat, Semua elemen Organisasi Pengelola Zakat harus sama-sama menyadari bahwa yang harus menjadi perhatian dari Undang-Undang yang baru seharusnya adalah hak-hak mustahiq. Pasal 27 sudah memberikan gambaran terhadap hal tersebut tetapi masih perlu dijabarkan dalam Peraturan pemerintah. Inilah yang harus diperhatikan oleh bersama.
Organisasi Pengelola Zakat adalah pada hakikatnya adalah wakil mustahiq. Oleh karena itu, selama aturan yang ada berpihak kepada mereka seharusnya tidak ada persoalan dengan Undang-undang Zakat yang ada. Mari kita bersama menunaikan amanah Allah ini, tanpa harus menepuk dada masing-masing dan bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Biarlah Allah SWT yang akan mencatatkannya untuk kita semua.

(Ditulis oleh Ali Nurdin Anwar, Mahasiswa Pascasarjana Magister Ekonomi Islam UIKA Bogor & Pegiat Zakat di DPU Darut Tauhid)

 

SILAHKAN ANDA SHARE ARTIKEL BERIKUT INI !

    Postingan Lain:

    Comments are closed.